Poster – ekonomi politik kebijakan utang luar negeri di indonesia – 5 september 2017

Hingga 72 tahun merdeka, Indonesia masih belum lepas dari jeratan Utang Luar Negeri (ULN). ULN menjadi salah satu pilihan yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pada bulan Juni 2017 jumlah ULN Indonesia mencapai angka Rp 3700 Trilliun. ULN tertinggi tercatat terjadi di akhir era pemerintahan Soeharto. Krisis moneter yang terjadi tahun 1997/1998 lalu, membuat Indonesia dipaksa menuruti ramuan pengobat krisis a la lembaga internasional pemberi utang seperti IMF, World Bank, & Asian Development Bank. Melalui Letter of Intent, Indonesia dipaksa membuka perdagangan bebas, menarik subsidi, meliberalisasi BUMN, Bank Indonesia dijadikan otonom, Bulog dilarang monopoli, dan proses neoliberalisasi yang lain. Namun, alih-alih pinjaman yang diberikan IMF, World Bank, & ADB itu berdampak pemulihan kesehatan keuangan negara, yang terjadi malah sebaliknya.
Perkembangan ULN yang fluktuatif dan meningkat tajam di tahun 2017 membuat masyarakat menjadi gempar. Merespon gejolak masyarakat, Bank Indonesia (BI) berupaya meyakinkan publik bahwai ULN Indonesia masih pada kondisi aman dan tetap stabil. BI menilai bahwa rasio ULN terhadap PDB masih rendah di kisaran angka 34,2%. Sementara data kemernterian keuangan, rasio pembayaran cicilan utang luar negeri (termasuk bunga) terhadap penerimaan negara (pajak dan bukan pajak) pada tahun 2011 sekitar 19,03 % menjadi 27,87 % pada tahun 2016. Akan tetapi data yang terakhir disebutkan ini cenderung ditutup-tutupi oleh pemerintah.
Apa yang membuat utang Indonesia cenderung terus naik dari waktu ke waktu? Mekanisme apa yang membuat Indonesia bergantung dengan Utang Luar Negeri? Kepada siapa Indonesia berhutang dan bagaimana cara pembayaranya? Apakah benar utang tersebut mampu mendikte pemerintah Indonesia? Bagaimana Utang Luar Negeri mempengaruhi kebijakan politik Indonesia? Apa Implikasi ULN tersebut bagi upaya pencapaian cita-cita Negara tentang masyarakat yang adil dan sejahtera?