Ketika masalah Mesuji dan Bima masih belum menunjukkan titik terang, pada saat yang sama kejadian aksi jahit mulut di depan gedung DPR oleh masyarakat Pulau Padang, Riau, seakan menambah keruh hubungan negara vis a vis rakyat. Sekitar 18 orang warga Pulau Padang menjahit mulut mereka dan bermukim di depan gedung anggota dewan yang terhormat. Berteduh di bawah tenda 'kumuh', mereka semua menuntut pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327 Tahun 2009 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pulau Padang. Aksi jahit mulut warga Pulau Padang pun akhirnya memperoleh perhatian luas dari publik. Berdampingan dengan terjadinya kasus gerakan rakyat di Mesuji maupun Bima yang akhir-akhir ini marak, pertanyaan yang kiranya penting untuk dijelaskan ialah bagaimana memaknai aksi jahit mulut dalam konteks gerakan rakyat yang lebih luas? Darimana gerakan rakyat di Indonesia berakar? Apakah gerakan rakyat sekarang memiliki pola